Legislator Desak BUMN Berinvestasi di NTT

28-02-2017 / KOMISI VI
 
BUMN yang berfungsi sebagai agen pembangunan diharapkan agar segera berinvestasi di NTT. Dengan banyak potensi yang dimiliki provinsi ini, BUMN diyakini akan survive dan mendapatkan banyak keuntungan.
 
 
"Saya pikir BUMN bisa memulai untuk membangun disini, sehingga diharapkan dapat  meningkatkan perekonomian di provinsi ini. Karena menurut Gubernur, APBD saat ini hanya sekitar 3 trilyun. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan dana tersebut, apalagi NTT memiliki lebih dari 1.000 pulau," kata Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono saat mengikuti Kunker, pertemuan dengan Gubernur NTT, di Kupang, Senin (27/2).
 
 
Ia menambahkan, BUMN tidak perlu khawatir dengan potensi yang ada di prov NTT, terutama dibidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Belum lagi dengan begitu luas panjang pantai, serta didukung musim kemarau 8 bulan, sangat cocok untuk industri garam bertaraf internasional.
 
 
" Gubernur juga mengharapkan adanya investasi di bidang industri maritim, dengan membangun pelabuhan ikan yang ada disini, mengingat potensi ikannya ckup besar. Saya mengharapkan  ada dorongan untuk pembangunan infrastruktur, sarpras, dan operasional transportsi laut," ujar Politisi F-Gerindra itu.
 
 
Menurut Bambang, BUMN jangan hanya mencari keuntungan saja, unsur pembangunan sebaiknya lebih diutamakan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus ikut memikirkan hal ini, SDM beserta infrastruktur perlu dibenahi secara maksimal.
 
 
Selain itu, lanjut Bambang, ia mengapresiasi kinerja Prov NTT dengan pertumbuhan koperasi mencapai 4000an dan menyerap tenaga kerja hampir 1000 tenaga kerja. BKPM juga harus berperan untuk penanaman modal di NTT baik dalam negeri maupun luar negeri.
 
 
" Dalam bidang pariwisata, NTT memiliki lokasi yang tidak ada duanya di dunia, seperti Pulau Komodo dan Danau Kelimutu tiga warna. Tentu pemerintah pusat harus memanfaatkan hal ini," tutupnya.
 
 
Sementara itu, menurut Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, jika menunggu investasi dari swasta akan memakan waktu lama. " Karena itu saya berharap dari BUMN, karena secara fungsi memang untuk membangun, walaupun ada unsur profit," harapnya.
 
 
Menurut Frans, PLN sudah membangun listrik disini. Tetapi masih ada sekitar 1.200 desa yang belum teraliri listrik, tapi target 2018 katanya akan selesai.(jk,mp) foto : Jaka/mr.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...